Alat bukti surat elektronik

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan dan bagaimana 

MKN-UNSRI: Alat Bukti Elektronik Menurut pasal 5 UUITE, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan hasil cetaknya tersebut merupakan “perluasan dari alat bukti yang sah” sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku secara konvensional selama ini. Perjanjian Elektronik

Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana -Ramiyanto 39/TU/88/102/Pid mengemukakan pendapatnya, bahwa microfilm atau microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat, dengan catatan microfilm itu sebelumnya dijamin otentikasinya yang dapat

28 Jan 2019 surat;. petunjuk;. keterangan terdakwa. Menurut Yahya Harahap, dalam buku Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP:  18 Jun 2019 Jika hakim ragu-ragu, ia dapat mengacu pada alat bukti lain. untuk mengkategorikan bukti elektronik itu sebagai bukti surat/tulisan atau bukti  Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan dan bagaimana  pengadilan dan bagaimana kekuatan alat bukti surat elektronik dalam pembuktian perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  Kata kunci: bukti elektronik, alat bukti yang sah, hukum acara pidana,. pembuktian Dalam hal ini, bukti elektronik berstatus sebagai pengganti surat, alat bukti. 4 Jun 2018 Frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat tidak perlu dicocokkan dengan aslinya sebagaimana alat bukti surat 

Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Suatu Perjanjian ...

4 Jul 2019 Pembuktian di dalam persidangan perdata khususnya dalam hal alat bukti surat elektronik masih menimbulkan berbagai permasalahan salah  30 Des 2017 Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah keterangan, keterangan ahli, surat, petunjuk  10 Apr 2020 Sedangkan alat bukti tertulis dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Surat Biasa, Akta Otentik dan Akta di bawah tangan menurut Pasal 1875 KUH  1 Mar 2018 penyidik untuk menentukan awal untuk memulai suatu penyidikan tindak pidana Keimigrasian. (SPDP = Surat Perintah Dimulainya. Penyidikan),  Sedangkan surat elektronik merupakan surat yang tidak 5 Muhammad Jodi S dan Edy Herdiyanto SH., MH., “Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti  Berdasarkan Pasal 184 KUHAP jenis alat bukti ada lima yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Kenyataan saat ini banyak  dapat dikategorikan sebagai alat bukti tertulis yang sah berupa akta di bawah tangan, sehingga memiliki kekuatan dalam sebuah surat elektronik dan tujuan.

Kata kunci: bukti elektronik, alat bukti yang sah, hukum acara pidana,. pembuktian Dalam hal ini, bukti elektronik berstatus sebagai pengganti surat, alat bukti.

2. Alat-alat Bukti Menurut sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, artinya bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Alat-alat bukti yang dapat diperkenankan di dalam persidangan disebutkn dalam Pasal 164 HIR yang terdiri dari: a. bukti surat Ray Pratama Siadari, S.H.,M.H.: Jenis-Jenis Alat Bukti ... Kedua jenis alat bukti itu, baik alat bukti keterangan ahli maupun alat bukti surat, sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang serupa. Kedua alat bukti tersebut sama-samamempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, dan tidak mengikat. Hakim bebas untuk membenarkan atau menolaknya. Legal Akses: Alat Bukti Perjanjian Elektronik Nov 08, 2014 · Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan hasil cetaknya tersebut merupakan “perluasan dari alat bukti yang sah” sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku secara konvensional selama ini. Perjanjian Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah sepanjang penerapannya sesuai dengan ketentuan dalam UUITE. Dalam KUHPerdata pasal 1903 diatur BAHAN HUKUM: MACAM-MACAM ALAT BUKTI

Bukti digital / alat-alat digital pada umumnya, e-mail, surat dengan mesin faksimile, tanda tangan elektronik, dll. Kekuatan hukum sebagai alat bukti dalam perkara perdata Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU ITE hanya disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang Peran Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Sistem ... Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat.Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Dokumen elektronik apakah yang dapat di kualifikasikan sebagai alat bukti dalam tindak pidana di Indonesia? (2) Bagaiaman peran dokumen elektronik dalam sistem Sertifikat Elektronik Sebagai Alat Bukti Surat Berdasarkan pengertian tentang sertifikat elektronik sebagaimana terkandung pasal 1 angka 9 UUN NO. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jika dikaitkan dengan alat bukti surat sebagaimana dimaksud pasal 164 HIR maka sertifikat elektronik dapat digolongkan sebagai Akta sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti.

Beban Pembuktian dan Alat Bukti | Essay Hukum Pasal 36 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 menentukan alat bukti meliputi: a. Surat atau tulisan. b. Keterangan Saksi. c. Keterangan ahli. d. Keterangan para pihak. e. Petunjuk; dan. f. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu. BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pembuktian Dalam Hukum … alat bukti lainnya tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 665 K/Sip/1973, yang menentukan: “Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian”. Mengenai asas testimonium de auditu dan asas unus testis nullus testis akan Pembuktian dan Macam-macam Alat Bukti dalam Hukum Acara ... Surat sebaagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat sebagai akta dan bukan akta, sedangkan akta sendiri lebih lanjut dibagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Alat bukti kesaksian; Alat bukti kesaksian diatur dalam pasal 139-152, 168-172 HIR dan 1902-1912 BW.

Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat.Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Dokumen elektronik apakah yang dapat di kualifikasikan sebagai alat bukti dalam tindak pidana di Indonesia? (2) Bagaiaman peran dokumen elektronik dalam sistem

BAB IV ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA.. 88-130 A. Problematika Alat Bukti Elektronik .. 88 1. Problematika Alat Bukti dari segi Aspek perjanjian elektronik 91 2. Problematika Alat Bukti dari segi Tanda tangan elektronik 93 3. Makalah Dan Skripsi hukum: Kedudukan Alat Bukti Elektronik ... Sep 12, 2010 · Dengan demikian, bagaimanapun sempurnanya alat bukti surat, namun alat bukti surat ini tidaklah dapat berdiri sendiri, melainkan sekurang-kurangnya harus dibantu dengan satu alat bukti yang sah lainnya guna memenuhi batas minimum pembuktian yang telah ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. Need I Say More ?: Alat bukti elektronik (Dokumen ... Feb 23, 2011 · Dalam UU ITE diatur bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Tapi, tidak sembarang informasi elektronik/dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perdata – MANP Lawyers ... Dokumen digital, surat elektronik, dan sebagainya bisa menjadi alat bukti surat. Karena saat ini dalam hingar-bingar kampanye paperless , dokumen digital dan surat elektronik menjadi vital. Dan hal ini diperkuat melalui keabsahan tanda tangan elektronik sesuai ketentuan pasal 5 …