Uu tipikor pdf

A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text.

faxdocscyjt.web.app
 Internet e intranet pdf

69 69 4. Brasilia Corruption in government “lato sensu” is the direct or indirect use of the public power outside of it rasual scope. With the fimality of abtaining advantages to the servants or to their friends, partners etc. Korupsi yang terjadi di pemerintahan “lato sensu” adalah menggunakan secara langsung atau … UU RI NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.pdf ...

Pasal 20 UU Tipikor (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain. (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN … undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan rahmat tuhan yang maha esa Tindak Pidana Korupsi Pernah, yaitu UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atau UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. www.kpk.go.id Created Date: 10/18/2019 3:12:54 PM UNSUR KESALAHAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN …

PUTUSAN MK NO.25/PUU-XIV/2016 “TINDAK PIDANA KORUPSI …

Selain itu, apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam UNCAC, maka ketentuan-ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sudah tidak sesuai dalam UNCAC. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN … undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, PUTUSAN MK NO.25/PUU-XIV/2016 “TINDAK PIDANA KORUPSI … TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG. Putusan Mahkamah konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan merubah delik formil tindak pidana korupsi dalam undang – undang Tipikor menjadi bersifat delik materil berkenaan dengan kata “dapat” pada pasal 2 ayat ‘1’ pasal 3 UUTipikor. DRAFT RUU TIPIKOR PDF - Nemuri Navi Aug 05, 2019 · The drafting of the RUU KUHAP has been going on for . 31 Year (“Tipikor Law ”). an analysis of the latest developments on the Draft /baca/ltaa2cd2f6d4/ maksimalkan-uu-tipikor-dan-uu-tppu-untuk-jerat-mafia-lingkungan-hidup – dated 24 December RUU PPHMHA regulates the …

UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN SEJARAH ...

Pasal 20 UU Tipikor (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain. (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di Perbandingan UU Tipikor - Indonesia Corruption Watch Perbandingan UU Tipikor – RKUHP BUKU KESATU – KETENTUAN UMUM UU Tipikor RKUHP (2 Februari 2018) UU Tipikor RKUHP (2 Februari 2018) RKUHP (8 Maret 2018) UU Tipikor – RKUHP (8 Maret 2018) RKUHP (9 April 2018) UU Tipikor – RKUHP (9 April 2018) Pasal 15 Pasal 13 ayat (3) Catatan Pasal 13 ayat (3) Catatan Pasal 13 ayat (3) Catatan Berita Harian Uu tipikor Terbaru dan Terlengkap Sejumlah tokoh memaparkan pandangannya terkait perubahan UU Tipikor. Pimpinan KPK hingga ahli hukum hadir di acara tersebut. detikNews Kamis, 19 Des 2019 13:17 WIB Surati Jokowi dan DPR, Pimpinan KPK Minta UU Tipikor Segera Direvisi. Realisasi revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) diharapkan pimpinan KPK segera Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 - Pusat Data … Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini. Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

www.kpk.go.id Created Date: 10/18/2019 3:12:54 PM UNSUR KESALAHAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN … •uu tipikor dan uu tppu merumuskan kesalahan seara tertulis dalam beberapa pasal tertentu, sebagian besar perumusan tidak mencantumkan kesalahan dalam bentuk kesengajaan, sekalipun secara gramatikal dapat ditafsirkan adanya syarat kesalahan (sengaja) dalam perbuatan dimaksud. agustinuspohan/unsur kesalahan korporasi 9 BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI A. Tindak Pidana Korupsi ... BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI A. Tindak Pidana Korupsi 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda

•uu tipikor dan uu tppu merumuskan kesalahan seara tertulis dalam beberapa pasal tertentu, sebagian besar perumusan tidak mencantumkan kesalahan dalam bentuk kesengajaan, sekalipun secara gramatikal dapat ditafsirkan adanya syarat kesalahan (sengaja) dalam perbuatan dimaksud. agustinuspohan/unsur kesalahan korporasi 9 BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI A. Tindak Pidana Korupsi ... BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI A. Tindak Pidana Korupsi 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sering dilakukan secara terencana dan sistematis dan merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan endemik, merusak sendi-sendi ekonomi nasonal, serta merendahkan martabat bangsa di forum internasional, sehingga pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa oleh karena itu …

tetapi seringkali terdapat pada legislasi (UU Tipikor) dan/atau dakwaan penuntut Luhut-Pangaribuan.pdf, diakses pada 18 juni 2015, pukul 12:00 wib. 158.

Academia.edu is a platform for academics to share research papers. SKRIPSI ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN … pengembalian kerugian keuangan negara diatur dalam UU No. 3 Tahun 1971 kemudian dilengkapi dalam UU No. 31 Tahun 1999 dalam Pasal 18 ayat (2). Pasal 4 UU Tipikor juga menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Sehingga Penghentian sipuu.setkab.go.id Created Date: 6/25/2018 7:02:55 PM Pertanggungjawaban Pengurus dalam Tindak Pidana Korporasi ... Untuk itu, menjawab pertanyaan Anda yang menanyakan soal penerapan kesalahan dalam pertanggungjawaban dalam Korporasi, dapat kami jawab bahwa Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi tersebut, misalnya UU Tipikor atau UU Lingkungan Hidup.